PALU, MERCUSUAR – Tiga perwira Polres Buol, masing-masing Wakapolres Buol Kompol Alihadi Nur, Kapolsek Biau Iptu Zakir Butudoka dan Kasat Lantas Polres Buol Iptu Jefri Pantow, resmi dicopot dari jabatannya.
Ketiganya dicopot sepekan lalu disela-sela pemeriksaan intensif yang dilakukan tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sulteng terkait insiden berdarah di Buol awal September lalu.
Hal itu diungkapkan Kapolda Sulteng Brigjen Pol M Amin Saleh, Jum’at (17/9), saat ditemui di Bandara Mutiara Palu sekitar pukul 14.30 Wita. “Otomatis digantilah, karena mereka (tiga pejabat polres. Red) saat ini kan diperiksa di Propam (Polda Sulteng),” imbuhnya.
Wakapolres Buol saat ini digantikan Pelaksana Harian Wakapolres Buol Kompol Zakarias Kansil. Untuk jabatan Kapolsek Biau dan Kasat Lantas belum ditentukan, masih mencari sosok yang tepat.
Dinonaktifkannya tiga pejabat Polres Buol tersebut didasari alasan karena memang sampai saat ini ketiganya masih terus menjalani pemeriksaan marathon di Propam Polda.
PULANG KAMPUNG
Sementara itu, dua korban penembakan di Buol yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Undata, Jumat (17/9) telah kembali ke kampung halamannya. Dua korban tersebut berangkat bersama Kapolda Sulteng, Brigjend Pol M Amin Saleh dan para pejabat utama Polda Sulteng.
Dua korban yang telah diperbolehkan pulang itu yakni Agus Salim (24), warga Kelurahan Leok I yang mengalami luka tembak di bagian betis kaki kiri, dan Agus Rasyid (30), warga Kelurahan Leok II yang mengalami luka tembak di bagian pantat. Mereka berangkat dengan pesawat carteran polisi sekitar pukul 14.00 Wita dari Bandara Mutiara Palu.
Selain dua korban pulang kampung, tiga korban lain juga dirujuk ke RS Dr Wahidin Makassar. Ketiganya yakni Syamsuddin, Hamdani dan Rio Armando. Ketiganya diberangkatkan dengan pesawat Wings sekitar pukul 15.00 Wita.
Ditemui usai Sholat Jum’at, Kapolda Sulteng Brigjen Pol M Amin Saleh mengatakan, tujuan keberangkatannya ke Buol kali ini untuk memantau kembali situasi Kota Buol pasca bentrok lalu, dan meredam serta mengembalikan masalah psikologis masyarakat Buol yang menjadi korban bentrok.
“Sesuai rencana awal, kami akan bertolak ke Kota Buol serta dua orang korban tembak yang sudah mendapatkan perawatan medis, untuk pulang bersama kami, dengan menggunakan pesawat. Karena kalau menggunakan jalur darat, kondisi korban belum memungkinkan untuk perjalanan jauh,” bebernya.
Rombongan Kapolda dijadwalkan juga akan bersilatuhrahmi dengan sejumlah keluarga korban di Kabupaten Buol. Hal itu dimaksudkan agar jalinan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian semakin erat. Disamping itu, Kapolda bersama rombongan juga memantau pembangunan kembali gedung Mapolsek, yang sempat menjadi korban pengrusakan massa.
Sementara itu, terkait penanganan pelaku yang terlibat insiden Buol, sampai saat ini Polda Sulteng sudah memeriksa 101 personel polisi. “Pemeriksaannya terhadap para anggota yang diduga terlibat akan terus kami intensifkan, biar masyarakat mengetahuinya,” terangnya. GUS
Selasa, 21 September 2010
Aswadin-Livingstone Menang; Pilkada Kab. Sigi
SIGI, MERCUSUAR - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Aswadin Randalembah-Livingstone Sango (AsLi) masih unggul dalam perolehan suara sementara Pemilukada Kabupaten Sigi. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, AsLi dipastikan menang dalam Pemilukada Sigi 2010.
Meskipun belum ada data resmi dari pihak penyelenggara Pemilukada Sigi, namun hingga Jumat malam (17/9), hampir dipastikan pasangan calon AsLi menang di tujuh kecamatan dengan total perolehan suara mencapai 28 ribu lebih. Tujuh kecamatan yang mengantarkan kemenangan AsLi, yakni Kecamatan Palolo, Tanambulava, Gumbasa, Lindu, Kulawi Selatan, Pipikoro, dan Marawola.
Selain unggul di tujuh kecamatan tersebut, kemenangan pasangan nomor urut lima ini juga ditentukan oleh perolehan suara yang signifikan di delapan kecamatan lainnya, yakni menempati posisi kedua dan ketiga.
Data real count AsLi Center hingga pukul 22.00 Wita, mencatat sudah 90.965 suara sah yang masuk, atau sekitar 61,58 persen dari jumlah pemilih berdasarkan DPT yang mencapai 147.714 pemilih. Dari total suara sah yang sudah dihitung, AsLi Center mencatat pasangan Aswadin-Living Stone mampu meraih suara sebanyak 28.300 (31,11 persen). Disusul pasangan calon Rizali Djaelangkara-Ajub Darawia yang meraih 23.452 suara (25,78 persen).
Posisi ketiga ditempati pasangan Ridwan Yalidjama-Edison Kindangen yang meraup 21.294 suara (23,41 persen). Sementara pasangan calon yang diusung Partai Golkar, Anwar Ponulele-Fredy Lody Djaru tidak beranjak dari posisi keempat perolehan suara sementara. Anwar-Lody meraih 10.652 suara (11,71 persen), disusul pasangan Helmy Zaenong-Anwar dengan perolehan sementara sebanyak 5.391 suara (5,93 persen). Posisi juru kunci masih ditempati pasangan Sulmin Tenggo-Elisa Subainda yang meraih 1.876 suara (2,06 persen).
Sementara berdasarkan data Panwaslukada Kabupaten Sigi, jumlah suara yang sudah masuk mencapai 86.476 suara atau sekitar 59 persen dari jumlah DPT Pemilukada Sigi.
Dari total suara tersebut, pasangan AsLi berada pada posisi puncak dengan perolehan 27.181 suara (31,43 persen). Disusul Rizali-Ajub dengan perolehan 21.920 suara (25,35 persen). Posisi ketiga ditempati Ridwan-Edison yang meraih 20.778 suara (24,03 persen). Sementara, dalam perolehan suara sementara tersebut, pasangan Anwar-Lody hanya meraup 9.920 suara (11,47 persen). Disusul pasangan calon dari jalur perseorangan, Helmy-Anwar yang meraih 4,602 suara (5,32 persen). Sedangkan Sulmin-Elisa hanya maraih 2.075 suara (2,40 persen).
Ketua Panwaslukada Kabupaten Sigi, Rais Ali Damang yang dikonfirmasi, menyatakan hingga Jumat malam pukul 20.45 Wita, tinggal tiga kecamatan lagi yang belum masuk hasil perhitungan suara sementara, yakni Pipikoro, Lindu, dan Gumbasa.
"Data dari masing-masing TPS di Kecamatan Gumbasa sudah kami terima, hanya saja belum tuntas proses rekapitulasinya," kata Rais Ali Damang saat dihubungi via telepon.
Ia menambahkan, dari total data perhitungan suara sementara yang dimiliki Panwaslukada Sigi, masih ada beberapa TPS yang belum masuk datanya. Beberapa TPS tersebut lokasinya berada jauh dari ibukota kecamatan. Misalnya beberapa TPS yang berada di Manggalapi, Kecamatan Palolo.
Selain data yang dimiliki AsLi Center maupun Panwaslukada Sigi, kemenangan pasangan AsLi juga terlihat dalam data perolehan suara sementara yang dimiliki DPD Partai Golkar Sigi. Namun data yang dimiliki Partai Golkar belum termasuk perolehan suara sementara Kecamatan Sigi Biromaru dan Lindu.
Berdasarkan data yang dihimpun Mercusuar di sekretariat Partai Golkar Sigi, pasangan Aswadin-Livingstone berada di posisi puncak dengan perolehan 25.077 suara, disusul Rizali-Ajub yang meraup 19.261 suara. Di posisi ketiga masih ditempati Ridwan-Edison yang meraih 16.519 suara. Sementara pasangan Anwar-Lody yang diusung Partai Golkar berada di posisi keempat dengan perolehan sementara 9.665 suara. Adapun pasangan Helmy-Anwar hanya meraih 5.310 suara, disusul Sulmin-Elisa dengan perolehan 1.898 suara.
Sementara itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi sejak Jumat (17/9) mulai melakukan rekapitulasi perhitungan suara manual. KPU Donggala sebagai penyelenggara Pemilukada Sigi memberi batas waktu perhitungan di tingkat PPK sampai Minggu (19/9). Perhitungan di KPU baru dilaksanakan pada Selasa (21/9). OTR
Meskipun belum ada data resmi dari pihak penyelenggara Pemilukada Sigi, namun hingga Jumat malam (17/9), hampir dipastikan pasangan calon AsLi menang di tujuh kecamatan dengan total perolehan suara mencapai 28 ribu lebih. Tujuh kecamatan yang mengantarkan kemenangan AsLi, yakni Kecamatan Palolo, Tanambulava, Gumbasa, Lindu, Kulawi Selatan, Pipikoro, dan Marawola.
Selain unggul di tujuh kecamatan tersebut, kemenangan pasangan nomor urut lima ini juga ditentukan oleh perolehan suara yang signifikan di delapan kecamatan lainnya, yakni menempati posisi kedua dan ketiga.
Data real count AsLi Center hingga pukul 22.00 Wita, mencatat sudah 90.965 suara sah yang masuk, atau sekitar 61,58 persen dari jumlah pemilih berdasarkan DPT yang mencapai 147.714 pemilih. Dari total suara sah yang sudah dihitung, AsLi Center mencatat pasangan Aswadin-Living Stone mampu meraih suara sebanyak 28.300 (31,11 persen). Disusul pasangan calon Rizali Djaelangkara-Ajub Darawia yang meraih 23.452 suara (25,78 persen).
Posisi ketiga ditempati pasangan Ridwan Yalidjama-Edison Kindangen yang meraup 21.294 suara (23,41 persen). Sementara pasangan calon yang diusung Partai Golkar, Anwar Ponulele-Fredy Lody Djaru tidak beranjak dari posisi keempat perolehan suara sementara. Anwar-Lody meraih 10.652 suara (11,71 persen), disusul pasangan Helmy Zaenong-Anwar dengan perolehan sementara sebanyak 5.391 suara (5,93 persen). Posisi juru kunci masih ditempati pasangan Sulmin Tenggo-Elisa Subainda yang meraih 1.876 suara (2,06 persen).
Sementara berdasarkan data Panwaslukada Kabupaten Sigi, jumlah suara yang sudah masuk mencapai 86.476 suara atau sekitar 59 persen dari jumlah DPT Pemilukada Sigi.
Dari total suara tersebut, pasangan AsLi berada pada posisi puncak dengan perolehan 27.181 suara (31,43 persen). Disusul Rizali-Ajub dengan perolehan 21.920 suara (25,35 persen). Posisi ketiga ditempati Ridwan-Edison yang meraih 20.778 suara (24,03 persen). Sementara, dalam perolehan suara sementara tersebut, pasangan Anwar-Lody hanya meraup 9.920 suara (11,47 persen). Disusul pasangan calon dari jalur perseorangan, Helmy-Anwar yang meraih 4,602 suara (5,32 persen). Sedangkan Sulmin-Elisa hanya maraih 2.075 suara (2,40 persen).
Ketua Panwaslukada Kabupaten Sigi, Rais Ali Damang yang dikonfirmasi, menyatakan hingga Jumat malam pukul 20.45 Wita, tinggal tiga kecamatan lagi yang belum masuk hasil perhitungan suara sementara, yakni Pipikoro, Lindu, dan Gumbasa.
"Data dari masing-masing TPS di Kecamatan Gumbasa sudah kami terima, hanya saja belum tuntas proses rekapitulasinya," kata Rais Ali Damang saat dihubungi via telepon.
Ia menambahkan, dari total data perhitungan suara sementara yang dimiliki Panwaslukada Sigi, masih ada beberapa TPS yang belum masuk datanya. Beberapa TPS tersebut lokasinya berada jauh dari ibukota kecamatan. Misalnya beberapa TPS yang berada di Manggalapi, Kecamatan Palolo.
Selain data yang dimiliki AsLi Center maupun Panwaslukada Sigi, kemenangan pasangan AsLi juga terlihat dalam data perolehan suara sementara yang dimiliki DPD Partai Golkar Sigi. Namun data yang dimiliki Partai Golkar belum termasuk perolehan suara sementara Kecamatan Sigi Biromaru dan Lindu.
Berdasarkan data yang dihimpun Mercusuar di sekretariat Partai Golkar Sigi, pasangan Aswadin-Livingstone berada di posisi puncak dengan perolehan 25.077 suara, disusul Rizali-Ajub yang meraup 19.261 suara. Di posisi ketiga masih ditempati Ridwan-Edison yang meraih 16.519 suara. Sementara pasangan Anwar-Lody yang diusung Partai Golkar berada di posisi keempat dengan perolehan sementara 9.665 suara. Adapun pasangan Helmy-Anwar hanya meraih 5.310 suara, disusul Sulmin-Elisa dengan perolehan 1.898 suara.
Sementara itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di beberapa kecamatan di Kabupaten Sigi sejak Jumat (17/9) mulai melakukan rekapitulasi perhitungan suara manual. KPU Donggala sebagai penyelenggara Pemilukada Sigi memberi batas waktu perhitungan di tingkat PPK sampai Minggu (19/9). Perhitungan di KPU baru dilaksanakan pada Selasa (21/9). OTR
Saksi Idris Belum Ada, Sidang Tunda; Korupsi di Badan Ketahanan Pangan Sulteng
PALU, MERCUSUAR – Sidang lanjutan dugaan korupsi di Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sulteng tahun 2007 sekira Rp191.265.800, dengan terdakwa mantan kepala badan (Kaban), Ir Zainal Rahmat, ditunda, Kamis (23/9) mendatang.
Pasalnya, salah satu saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni mantan Kepala Bidang (Kabid) di BKP Sulteng , Idris Mokoginta, belum ada.
“Sidang ditunda Kamis (23/9) mendatang, karena saksi Idris Mokoginta yang saat ini telah pindah di Gorontalo dapat hadir nanti hari itu (Kamis),” jelas penasehat hukum terdakwa, Ariyanto SH ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Palu. “Untuk jelasnya tanyakan ke JPU, karena mereka yang ajukan penundaan,” singkatnya.
Secara terpisah, JPU melalui Andi Suharto SH mengakui pihaknya mengajukan penundaan sidang BKP hingga Kamis (23/9) nanti. Pasalnya, saat ini salah seorang saksi yakni, Idris Mokoginta belum dapat hadir. Padahal keterangan kedua saksi yang akan dihadirkan JPU saling berkaitan. “Kalau saksi dari pegawai Perhubungan Bandara Mutiara, Lewa, telah siap,” tuturnya.
Lanjut Andi, keterkaitan keterangan kedua saksi, sekaitan tiket pesawat fiktif. Sebab saksi Idris Mokoginta yang mengubungi saksi Lewa meminta dibuatkan tiket pesawat ke Jakarta. Alasannya (Idris), tiket pesawat yang lalu hilang, sementara ia butuh tiket sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan. DAA/AGK
Pasalnya, salah satu saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni mantan Kepala Bidang (Kabid) di BKP Sulteng , Idris Mokoginta, belum ada.
“Sidang ditunda Kamis (23/9) mendatang, karena saksi Idris Mokoginta yang saat ini telah pindah di Gorontalo dapat hadir nanti hari itu (Kamis),” jelas penasehat hukum terdakwa, Ariyanto SH ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Palu. “Untuk jelasnya tanyakan ke JPU, karena mereka yang ajukan penundaan,” singkatnya.
Secara terpisah, JPU melalui Andi Suharto SH mengakui pihaknya mengajukan penundaan sidang BKP hingga Kamis (23/9) nanti. Pasalnya, saat ini salah seorang saksi yakni, Idris Mokoginta belum dapat hadir. Padahal keterangan kedua saksi yang akan dihadirkan JPU saling berkaitan. “Kalau saksi dari pegawai Perhubungan Bandara Mutiara, Lewa, telah siap,” tuturnya.
Lanjut Andi, keterkaitan keterangan kedua saksi, sekaitan tiket pesawat fiktif. Sebab saksi Idris Mokoginta yang mengubungi saksi Lewa meminta dibuatkan tiket pesawat ke Jakarta. Alasannya (Idris), tiket pesawat yang lalu hilang, sementara ia butuh tiket sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan. DAA/AGK
JPU Banding Terhadap Terpidana Thomas Dan Nathan "Korupsi PD Sulteng"
PALU, MERCUSUAR – Jaksa Penuntut Umum (JPU) daftarkan banding di Pengadilan Negeri (PN) Palu, terkait putusan dua terpidana lain kasus korupsi PD Sulteng, Thomas dan Nathan, Senin (20/9).
“Hari ini (20/9) kami (JPU) secara resmi daftarkan banding kasus PD Sulteng dengan terpidana Thomas dan Nathan. Keterangan lebih lanjut tanyakan ke humas,” singkat Andi Suharto SH ditemui usai daftarkan banding kasus itu di PN Palu.
Kepala Seksi Humas dan Penkum Kejati Sulteng, Eki Moh Hasim SH yang dihubungi via handphone mengatakan, banding kasus itu karena putusan majelis hakim PN Palu jauh dibawa tuntutan JPU.
Walaupun JPU telah resmi menyatakan banding lanjut Eki, memori bandingnya belum dimasukkan. Pasalnya, JPU menunggu salinan putusan dari PN Palu. “Batas waktu memasukkan memori banding tak ada. Penting sebelum sidang digelar di Pengadilan Tinggi (PT) sudah dimasukkan (memori banding),” tutupnya.
Dalam kasus ini Thomas dituntut empat tahun enam bulan dengan denda Rp50 juta subsidiair tiga bulan serta uang pengganti Rp429.506.785 subsidiair satu tahun enam bulan. Sedangkan Nathan dituntut sama dengan Thomas, membedakan uang pengganti, yakni Rp75 juta subsidiair enam bulan.
Oleh majelis hakim Thomas divonis dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsidiair dua bulan serta uang pengganti Rp49 ,7 juta subsidiair enam bulan penjara. Sementara Nathan divonis satu tahun penjara engan denda Rp50 juta subsidiair dua bulan penjara.
Sebelumnya, terpidana Wildan Abdul Malik dan JPU telah menyatakan banding terhadap putusan PN Palu.
Pasalnya, JPU menuntut terpidana Wildan Abdul malik delapan tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsidiair tiga bulan penjara, sertauang pengganti Rp1.385.294.460 subsidiair tiga tahun penjara.
Oleh majelis hakim divonis empat tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsidiair dua bulan penjara. Adapun biaya pengganti yang dibebankan sebesar Rp559.222.800 subsidiair satu tahun enam bulan penjara. AGK
“Hari ini (20/9) kami (JPU) secara resmi daftarkan banding kasus PD Sulteng dengan terpidana Thomas dan Nathan. Keterangan lebih lanjut tanyakan ke humas,” singkat Andi Suharto SH ditemui usai daftarkan banding kasus itu di PN Palu.
Kepala Seksi Humas dan Penkum Kejati Sulteng, Eki Moh Hasim SH yang dihubungi via handphone mengatakan, banding kasus itu karena putusan majelis hakim PN Palu jauh dibawa tuntutan JPU.
Walaupun JPU telah resmi menyatakan banding lanjut Eki, memori bandingnya belum dimasukkan. Pasalnya, JPU menunggu salinan putusan dari PN Palu. “Batas waktu memasukkan memori banding tak ada. Penting sebelum sidang digelar di Pengadilan Tinggi (PT) sudah dimasukkan (memori banding),” tutupnya.
Dalam kasus ini Thomas dituntut empat tahun enam bulan dengan denda Rp50 juta subsidiair tiga bulan serta uang pengganti Rp429.506.785 subsidiair satu tahun enam bulan. Sedangkan Nathan dituntut sama dengan Thomas, membedakan uang pengganti, yakni Rp75 juta subsidiair enam bulan.
Oleh majelis hakim Thomas divonis dua tahun penjara, denda Rp50 juta subsidiair dua bulan serta uang pengganti Rp49 ,7 juta subsidiair enam bulan penjara. Sementara Nathan divonis satu tahun penjara engan denda Rp50 juta subsidiair dua bulan penjara.
Sebelumnya, terpidana Wildan Abdul Malik dan JPU telah menyatakan banding terhadap putusan PN Palu.
Pasalnya, JPU menuntut terpidana Wildan Abdul malik delapan tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsidiair tiga bulan penjara, sertauang pengganti Rp1.385.294.460 subsidiair tiga tahun penjara.
Oleh majelis hakim divonis empat tahun penjara dengan denda Rp50 juta subsidiair dua bulan penjara. Adapun biaya pengganti yang dibebankan sebesar Rp559.222.800 subsidiair satu tahun enam bulan penjara. AGK
Saksi Akui Kekeliruannya "Korupsi KNPI Sulteng"
PALU, MERCUSUAR – Mantan Ketua KNPI Sulteng Idhamasyah Tompo memerintahkan Mustakim Kono, Wakil Ketua KNPI Sulteng untuk menandatangani surat permohonan pencairan dana dari Pemda.
Hal itu diungkapakan Mustakim Kono ketika menjadi saksi di persidangan Senin (20/9) di Pengadilan Negeri (PN) Palu.
Mustakim mengatakan penandatanganan yang dilakukannya pada surat permohonan pencairan dana tersebut karena disodori langsung oleh Idhamsyah Tompo.
“ Saya akui saya keliru menandatangani surat permohonan tersebut pencairan tersebut,” aku Mustakim dihadapan Majelis.
Mustakim mengatakan surat permohonan pencairan dana tersebut ditandatanganinya bersama dengan Wakil Sekretaris KNPI, Irman.
“ Surat permohonan tersebut dibuat untuk mencairkan dana dari Pemprov Sulteng,” jelas Mustakim.
Saksi lainnya yang juga hadir dipersidangan kedua terdakwa dugaan Korupsi dana hibah KNPI IdhamsayahTompo dan Mas’ud Hadie yakni Ilman Laora dan Salman Hadiyanto.
Di hadapan Majelis, Salman mengatakan, menurut aturan aturan organisasinya, wakil ketua tidak bisa melakakukan penandatangan surat-surat jika ketua berada ditempat.
“ Saya tidak tau mengapa Mustakim mau menandatangani surat permohonan itu, mungkin saat itu ketua sedang sibuk,” kata Salman.
Dalam kesaksiannya Salman juga mengatakan bahwa dana hibah untuk KNPI tersebut dicairkan untuk membayar utang rehab gedung KNPI 2007 yang belum terbayarkan kepada terdakwa Mas’ud Hadie.
“ Pencairan dana itu bukan untuk menjalankan proyek baru tapi untuk bayar utang KNPI kepada pihak ketiga,” kata Salman.
Majelis Hakim yang diketuai Amin Sembiring memerintahkan kepada JPU LB Hamka MH untuk menghadirkan Karo Keuangan, Karo Perlum, Kadis PU serta Mantan Ketua KNPI Hardi Yambas untuk bersaksi pada persidangan selanjutnya, Kamis (23/9). DAA
Hal itu diungkapakan Mustakim Kono ketika menjadi saksi di persidangan Senin (20/9) di Pengadilan Negeri (PN) Palu.
Mustakim mengatakan penandatanganan yang dilakukannya pada surat permohonan pencairan dana tersebut karena disodori langsung oleh Idhamsyah Tompo.
“ Saya akui saya keliru menandatangani surat permohonan tersebut pencairan tersebut,” aku Mustakim dihadapan Majelis.
Mustakim mengatakan surat permohonan pencairan dana tersebut ditandatanganinya bersama dengan Wakil Sekretaris KNPI, Irman.
“ Surat permohonan tersebut dibuat untuk mencairkan dana dari Pemprov Sulteng,” jelas Mustakim.
Saksi lainnya yang juga hadir dipersidangan kedua terdakwa dugaan Korupsi dana hibah KNPI IdhamsayahTompo dan Mas’ud Hadie yakni Ilman Laora dan Salman Hadiyanto.
Di hadapan Majelis, Salman mengatakan, menurut aturan aturan organisasinya, wakil ketua tidak bisa melakakukan penandatangan surat-surat jika ketua berada ditempat.
“ Saya tidak tau mengapa Mustakim mau menandatangani surat permohonan itu, mungkin saat itu ketua sedang sibuk,” kata Salman.
Dalam kesaksiannya Salman juga mengatakan bahwa dana hibah untuk KNPI tersebut dicairkan untuk membayar utang rehab gedung KNPI 2007 yang belum terbayarkan kepada terdakwa Mas’ud Hadie.
“ Pencairan dana itu bukan untuk menjalankan proyek baru tapi untuk bayar utang KNPI kepada pihak ketiga,” kata Salman.
Majelis Hakim yang diketuai Amin Sembiring memerintahkan kepada JPU LB Hamka MH untuk menghadirkan Karo Keuangan, Karo Perlum, Kadis PU serta Mantan Ketua KNPI Hardi Yambas untuk bersaksi pada persidangan selanjutnya, Kamis (23/9). DAA
Kakek Satu Abad Terancam 5 Tahun
PALU, MERCUSUAR – Kakek berusia 103 tahun (Satu abad), Amran Makarama, terancam lima tahun penjara, setelah melakukan penganiayaan terhadap Amir (30) warga Jalan Sungai Manonda, Palu Barat. Akibat perbuatannya, ia dijerat Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
“Barang bukti (babuk) kasus ini hanya satu buah parang,” ujar JPU, I Gede Sukayasa SH, usai menerima pelimpahan barang bukti (Babuk) dan tersangka dari penyidik, Senin (20/9).
Lanjut Gede, penganiayaan oleh tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung terjadi di Jalan Sungai Manonda, Lorong Kuburan, Kecamatan Palu Barat sekitar pukul 12.00 Wita, Sabtu (10/7) silam.
Kronologisnya, diawali ketika saksi korban Amir dan saksi Nilman duduk di depan rumah Nulman sambil cerita. Sekitar 15 menit keduanya cerita, melintas tersangka bersama istri.
Melihat tersangka melintas, korban dan saksi tanpa alasan langsung tertawa. Sehingga tersangka yang merasa tersinggung datangi keduanya dan bertanya. Namun saksi korban membantah jika yang ditertawakan tersangka, sambil melontarkan pernyataan yang bernada tantangan hingga tiga kali. “Kenapa dan?,” ujar Gede mengutip kata-kata saksi korban dalam berkas perkara.
Lanjutnya, mendengar pernyataan korban yang bernada tantangan, tersangka langsung marah dan mengajak berkelahi menggunakan parang. Tantangan tersebut disambut korban.
Setelah pulang mengambil parang, tersangka balik ketempat itu. Kedatangannya disambut dengan dua kali lemparan batu oleh korban dan mengenai punggung tersangka. Kemudian dibalas tersangka dengan menebas korban mengunakan parang sebanyak tiga kali. Akibatnya, enam jari tangan korban putus, masing-masing empat jari tangan kiri dan dua jari tangan kanan. Selain itu, bagian punggung korban robek. “Usai menganiaya korban, tersangka langsung melapor ke Polsek Palu Barat,” tutupnya. AGK
“Barang bukti (babuk) kasus ini hanya satu buah parang,” ujar JPU, I Gede Sukayasa SH, usai menerima pelimpahan barang bukti (Babuk) dan tersangka dari penyidik, Senin (20/9).
Lanjut Gede, penganiayaan oleh tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung terjadi di Jalan Sungai Manonda, Lorong Kuburan, Kecamatan Palu Barat sekitar pukul 12.00 Wita, Sabtu (10/7) silam.
Kronologisnya, diawali ketika saksi korban Amir dan saksi Nilman duduk di depan rumah Nulman sambil cerita. Sekitar 15 menit keduanya cerita, melintas tersangka bersama istri.
Melihat tersangka melintas, korban dan saksi tanpa alasan langsung tertawa. Sehingga tersangka yang merasa tersinggung datangi keduanya dan bertanya. Namun saksi korban membantah jika yang ditertawakan tersangka, sambil melontarkan pernyataan yang bernada tantangan hingga tiga kali. “Kenapa dan?,” ujar Gede mengutip kata-kata saksi korban dalam berkas perkara.
Lanjutnya, mendengar pernyataan korban yang bernada tantangan, tersangka langsung marah dan mengajak berkelahi menggunakan parang. Tantangan tersebut disambut korban.
Setelah pulang mengambil parang, tersangka balik ketempat itu. Kedatangannya disambut dengan dua kali lemparan batu oleh korban dan mengenai punggung tersangka. Kemudian dibalas tersangka dengan menebas korban mengunakan parang sebanyak tiga kali. Akibatnya, enam jari tangan korban putus, masing-masing empat jari tangan kiri dan dua jari tangan kanan. Selain itu, bagian punggung korban robek. “Usai menganiaya korban, tersangka langsung melapor ke Polsek Palu Barat,” tutupnya. AGK
Jaksa Mulai Endus Fee Proyek Anleg
DONGGALA, MERCUSUAR – Atas polemik fee (royalti) proyek yang mencuat rame di Donggala ternyata mulai diendus (didalami) Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala. Seperti diketahui, disangkakan ada keterlibatan anggota legislatif (Anleg) Dekab Donggala dengan cara membagi-bagi proyek senilai Rp3,5 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Donggala, Agoes Soenanto Prasetyo SH, Senin (20/9) mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan data-data terkait dugaan adanya fee proyek itu. Apakah nantinya terdapat bukti-bukti kuat yang mengarah pada penetapan tersangka dari kalangan Anleg atau dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), itu tergantung data yang diperoleh. “Karena isu itu masih baru, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya (pool data),” singkatnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek senilai Rp3,5 miliar yang dialokasikan untuk 30 Anleg Donggala, dititip pada enam SKPD dengan ketentuan pembagian fee-nya akan dilakukan dengan sistem satu pintu, yakni melalui Ketua Dekab Donggala, Ahmad Mardjanu.
Bagi-bagi fee itu mencuat ketika, kata Ketua Fraksi PKS, Anwar Sado, Selasa (14/9) dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu, Ketua Dekab bermaksud mengecek sudah sejauh mana perkembangan proyek yang dialokasikan untuk para wakil rakyat itu.
Teralokasikannya proyek Anleg itu adala wujud dari janji Bupati habir Ponulele ketika memberikan sambutan di gedung wakil rakyat tersebut. Ucapan Habirlah yang akhirnya diimplementasikan pimpinan enam SKPD untuk mengalokasikan proyek para wakil rakyat yang nota bene berdalih untuk konstituennya.
Sejumlah SKPD yang hadir, kata Anwar, mengungkapkan alokasi proyek untuk anggota dewan masing-masing di Dinas Pendidikan senilai Rp675 juta, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp150 juta, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp125 juta, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp75 juta dan Dinas Kesehatan Rp75 juta. Sehingga totalnya Rp1,1 miliar. Sisanya Rp2,4 miliar belum diketahui, karena pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Sektretariat Dewan tidak hadir.
Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Donggala, Hasan Basri, Kamis (16/9) mengatakan, anggota Dekab telah keliru menafsirkan anggaran Rp3,5 miliar itu. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan anggaran tambahan untuk dibahas Badan Anggaran (Banggar) untuk pembangunan masing-masing daerah pemilihan (dapil) anggota Dekab yang tidak terangkum dalam program SKPD. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Donggala ini mengatakan, dana Rp3,5 miliar itu bukan untuk dibagi-bagi. HID
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Donggala, Agoes Soenanto Prasetyo SH, Senin (20/9) mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan data-data terkait dugaan adanya fee proyek itu. Apakah nantinya terdapat bukti-bukti kuat yang mengarah pada penetapan tersangka dari kalangan Anleg atau dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), itu tergantung data yang diperoleh. “Karena isu itu masih baru, sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya (pool data),” singkatnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek senilai Rp3,5 miliar yang dialokasikan untuk 30 Anleg Donggala, dititip pada enam SKPD dengan ketentuan pembagian fee-nya akan dilakukan dengan sistem satu pintu, yakni melalui Ketua Dekab Donggala, Ahmad Mardjanu.
Bagi-bagi fee itu mencuat ketika, kata Ketua Fraksi PKS, Anwar Sado, Selasa (14/9) dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu, Ketua Dekab bermaksud mengecek sudah sejauh mana perkembangan proyek yang dialokasikan untuk para wakil rakyat itu.
Teralokasikannya proyek Anleg itu adala wujud dari janji Bupati habir Ponulele ketika memberikan sambutan di gedung wakil rakyat tersebut. Ucapan Habirlah yang akhirnya diimplementasikan pimpinan enam SKPD untuk mengalokasikan proyek para wakil rakyat yang nota bene berdalih untuk konstituennya.
Sejumlah SKPD yang hadir, kata Anwar, mengungkapkan alokasi proyek untuk anggota dewan masing-masing di Dinas Pendidikan senilai Rp675 juta, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp150 juta, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Rp125 juta, Dinas Perikanan dan Kelautan Rp75 juta dan Dinas Kesehatan Rp75 juta. Sehingga totalnya Rp1,1 miliar. Sisanya Rp2,4 miliar belum diketahui, karena pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Sektretariat Dewan tidak hadir.
Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Donggala, Hasan Basri, Kamis (16/9) mengatakan, anggota Dekab telah keliru menafsirkan anggaran Rp3,5 miliar itu. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan anggaran tambahan untuk dibahas Badan Anggaran (Banggar) untuk pembangunan masing-masing daerah pemilihan (dapil) anggota Dekab yang tidak terangkum dalam program SKPD. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Donggala ini mengatakan, dana Rp3,5 miliar itu bukan untuk dibagi-bagi. HID
Langganan:
Postingan (Atom)
