PENGABAIAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM APBD

Tata pemerintahan yang baik (Good Goverment) tentunya melihat sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan kepada publik sehingga tujuan dari kesejahteraan itu dapat terwujud. Hal ini tidak terlepas dari mekanisme perencanaan dan penganggaran yang setiap tahunnya disusun sehingga memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat khususnya pelayanan dasar di sektor pendidikan

•Jika dilihat dari total belanja Kota Palu pada urusan pendidikan secara nominal mengalami kenaikan, hal ini di sesuaikan dengan hasil analisis yang di lakukan, di mana realisasi anggaran belanja sektor pendidikan di tahun 2007 sebesar Rp 133 milliar, yang kemudian realisasi pada tahun 2008 naik menjadi Rp 160 milliar, dan di 2009 naik secara drastis menjadi Rp 202 milliar, jika di prosentase total belanja urusan sector pendidikan terhadap keseluruhan total belanja daerah, dapat di prediksikan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2007 dapat di prosentasekan menjadi 20 %, sementara realisasi di tahun 2008 hanya naik sebesar 21%, dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan prosentase yang cukup signifikan menjadi 25% dari total APBD.

•Sementara itu untuk belanja langsung urusan pendidikan tidak mendukung dengan capaian anggaran 20 %, sesuai standar nasional untuk pendidikan, karena realisasi anggaran tahun 2009 hanya pada posisi 15 %. Dan jika di gambarkarkan dengan besaran nominal belanja langsung adalah Rp 23 mliiar. Bila kita membandingkan dengan alokasi untuk urusan yang sama yaitu pendidikan dalam belanja tidak lansung, maka dapat di gambarkan bahwa total anggaran untuk urusan sektor pendidikan masih di dominasi pada anggaran belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp 178 milliar. Dalam proses penganggarannya memang total belanja pendidikan ini memang mengalami kenaikan, tetapi sebagian besar anggarannya di serap pada belanja tidak langsung dan apa bila di prosentasekan maka belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah terlihat bahwa perencanaan pada tahun 2009 sebesar 56%.

Dikaji pada manfaatnya, di sektor pendidikan tahun 2009 maka akses terhadap belanja aparatur masih mendominasi yaitu sebesar 65 %, yang kemudian disusul oleh belanja infrstruktur dasar sebesar 25 %, adminstrasi perkantoran 9 % dan belanja peningkatan mutu hanya sebesar 1 %. Hal ini sangat tidak konsisten dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dimana salah satu prioritas pembangunan adalah peningkatan sumber daya yang berkualitas dan demikian halnya dalam RPJM Kota Palu 2006 dan 2011 selain infrastruktur dasar.

Di sisi lain anggaran terhadap akses pendidikan dasar untuk semua penting untuk diperhatikan mengingat untuk menekan angka putus sekolah sehingga sangat disayangkan jika di tahun 2007 dan 2008 penyedian biaya retrival bagi anak putus sekolah yang mencapai Rp 200 juta namun ditahun 2009 sudah tidak teranggarkan lagi.